JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan strategi pengendalian defisit APBN 2026 melalui pengelolaan penerimaan pajak yang lebih cermat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan langkah ini penting agar defisit tetap terkendali di bawah batas 3% terhadap PDB. Pendekatan yang sistematis diharapkan bisa menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.
Pengawasan Anggaran Akhir Kuartal II
Purbaya menyebut akan meninjau seluruh belanja pemerintah pada akhir kuartal II/2026 setelah melihat realisasi penerimaan pajak.
“Nanti habis triwulan kedua saya hitung berapa sih prediksi pajak saya sampai akhir tahun dengan data yang ada ya. Harusnya makin clear. Kalau itu kan saya bisa hitung berapa anggaran yang bisa saya kurangin. Jadi masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kami kontrol,” jelasnya. Pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa alokasi anggaran tetap efisien dan prioritas pembangunan tidak terganggu.
Kebijakan ini juga mempertimbangkan dinamika ekonomi yang terus bergerak dinamis. Dengan pendekatan berbasis data, pemerintah dapat menyesuaikan belanja sesuai kebutuhan dan memaksimalkan efektivitas penggunaan APBN. Langkah ini menjadi kunci agar defisit tidak membesar sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha dan masyarakat.
Kinerja Penerimaan Pajak Januari 2026
Realisasi penerimaan pajak pada Januari 2026 mencapai Rp116,2 triliun atau tumbuh 30,8% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya. Purbaya meyakini jika pertumbuhan ini konsisten sepanjang tahun, target APBN senilai Rp2.357,7 triliun dapat terlampaui.
“Jadi, ekonomi yang lebih cepat adalah modal saya untuk mengendalikan pendapatan, tax ratio maupun defisit anggaran,” ujarnya.
Pertumbuhan penerimaan pajak yang solid mencerminkan geliat ekonomi nasional yang terus meningkat. Hal ini memberikan ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan belanja dan program stimulus secara lebih fleksibel. Selain itu, keberhasilan ini juga meningkatkan kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
Stimulus Ekonomi Pemerintah dan Swasta
Untuk mendukung pertumbuhan, pemerintah akan menghidupkan mesin ekonomi melalui berbagai stimulus, baik dari sisi pemerintah maupun sektor swasta.
Purbaya menyebut pemerintah berupaya mengurangi hambatan berusaha melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Upaya ini diharapkan dapat memacu investasi dan mempercepat ekspansi usaha di berbagai sektor.
Selain itu, stimulus dari pemerintah seperti diskon transportasi, bantuan sosial, serta pembebasan PPN 100% untuk tiket pesawat ditargetkan memperkuat daya beli masyarakat.
“Kami akan inject semua stimulus yang ada di pemerintah maupun bank pemerintah maupun yang lain-lain untuk belanja habis-habisan dan memperbaiki ekuilibrium besar supaya dunia usaha juga bisa ekspansi,” jelas Purbaya. Strategi ini memadukan kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Optimalisasi Belanja dan Defisit Terkendali
Langkah pengawasan belanja ini dilakukan agar defisit APBN tetap terkendali meski terjadi peningkatan pengeluaran akibat stimulus. Purbaya menegaskan, pengendalian defisit bukan berarti menahan pembangunan, melainkan menyeimbangkan antara belanja dan penerimaan.
Strategi ini memastikan seluruh program pemerintah dapat berjalan sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas fiskal.
Dengan pemantauan berkala, pemerintah dapat menyesuaikan anggaran jika ada perubahan realisasi penerimaan. Hal ini memberikan fleksibilitas untuk merespons kondisi ekonomi yang dinamis. Keseimbangan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas utama dalam pengelolaan APBN 2026.
Harapan terhadap Ekonomi Nasional
Purbaya optimistis bahwa kombinasi pengendalian pajak dan stimulus ekonomi akan memperkuat fondasi fiskal negara. Langkah ini diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, dan memperluas kesempatan kerja.
Dengan strategi yang tepat, defisit APBN dapat tetap rendah tanpa mengorbankan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
Pengelolaan APBN yang cermat juga diharapkan memberikan sinyal positif kepada investor dan dunia usaha. Dengan proyeksi penerimaan pajak yang jelas dan pengeluaran terkontrol, ekonomi nasional diharapkan lebih stabil dan berdaya saing.
Upaya ini menjadi contoh pengelolaan fiskal yang modern, transparan, dan proaktif terhadap dinamika ekonomi global.